Breaking News

Dalam Perekrutan Badan Ad Hoc, Diduga Kinerja KPU Pandeglang Buruk, Iding Gunandi : Ini Mengancam Kepercayaan Publik


PANDEGLANG | literasipublik.id
Dalam beberapa waktu terakhir, muncul berbagai keluhan dari masyarakat terkait dugaan buruknya kinerja KPU Pandeglang dalam proses perekrutan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sebagai seorang intelektual publik, Iding Gunadi Turtusi, memberikan pandangan perihal isu tersebut, terutama mengenai ketidakjelasan dalam penilaian tes wawancara dan dugaan adanya orang-orang titipan atau "Ordal" (Orang Dalam).

Menurut Iding, Ketidakjelasan kriteria penilaian dalam tes wawancara itu merupakan masalah yang sangat serius, Para peserta yang telah lolos tes Computer Assisted Test (CAT) merasa bahwa hasil wawancara tidak didasarkan pada parameter yang transparan dan objektif.

Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa wawancara hanyalah formalitas yang mudah dimanipulasi.

"Sebagai contoh, beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka tidak mendapatkan penjelasan mengenai aspek apa saja yang dinilai selama wawancara. Ini menimbulkan ketidakpastian dan kecurigaan bahwa hasil wawancara bisa saja dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif dan tidak adil." Ucap Iding kepada media pada hari Kamis (16/05/2024)

Lebih lanjut Iding menyampaikan, dalam hal ini ada sinyalemen kuat bahwa proses seleksi ini dirusak oleh praktik-praktik nepotisme dan favoritisme, bahkan ada Dugaan orang dalam (Ordal) yang mendapat perlakuan istimewa sangat meresahkan, apabila Jika benar terjadi, praktik ini tidak hanya mencederai prinsip meritokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap integritas KPU." Ujarnya 

Tak hanya itu, Transparansi dan keadilan adalah pilar utama dalam setiap proses rekrutmen, terutama untuk badan yang memiliki tanggung jawab besar seperti PPK, Ketika kedua hal ini diabaikan, kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu dipertaruhkan.

Dugaan malpraktik ini berakibat serius pada kepercayaan publik. Ketidakpercayaan ini tercermin dari minimnya ketertarikan masyarakat untuk mendaftar sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Beberapa desa bahkan dilaporkan mengalami kekurangan jumlah pendaftar yang memenuhi syarat minimal.

"Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai apatis dan pesimis terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh KPU Pandeglang. Kurangnya minat ini bukan hanya mencerminkan ketidakpercayaan terhadap proses rekrutmen, tetapi juga berpotensi mengganggu pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan demokratis dan Jika badan ad hoc yang bertugas tidak terpilih dengan baik, maka pelaksanaan pemilu di tingkat lokal bisa terganggu, yang pada gilirannya berdampak pada keseluruhan proses demokrasi." Terangnya 

Terakhir Iding Menambahkan, Dalam upaya menjaga integritas pemilu, KPU harus bertindak tegas dan transparan.

"Masyarakat berhak mendapatkan jaminan bahwa setiap tahapan pemilu dilakukan dengan standar yang tinggi dan berlandaskan prinsip keadilan, Hanya dengan begitu, kepercayaan publik terhadap institusi ini dapat dipulihkan dan demokrasi dapat berjalan dengan baik." Tutupnya

(LP/Epul)

Redaksi literasipublik.co.id

Redaksi literasipublik.co.id

Logo LP Versi 2024

Logo LP Versi 2024

Type and hit Enter to search

Close