Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Pandeglang, Mengalokasikan anggaran sekitar 161 Milyar dan anggaran ini pergunakan untuk kegiatan fisik tingkat SMP, SD, PAUD dan TK serta untuk pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga, dan juga untuk anggaran hibah Pendidikan non formal.
Namun hal ini sangat disayangkan oleh Cecep Saeful Bahri, selaku Sekum Badak Banten Perjuangan DPC Kabupaten Pandeglang, dirinya menilai bahwa, seharusnya pengalokasian anggaran yang begitu besar dilingkungan Pendidikan khususnya kegiatan fisik, seolah hanya dijadikan ladang usaha oleh para penyedia jasa, dan juga Fenomena lingkungan pendidikan yang sarat dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Banyak terjadi masalah dilingkungan dinas pendidikan di kabupaten pandeglang, saya menduga pada kegiatan fisik tahun 2024 ini, ada aroma-aroma KKN, dan juga diduga jadi ajang bancakan oleh pihak penyedia jasa, bahkan penyedia jasa juga banyak yang semena-mena dalam melaksanakan pekerjaan, karena diduga mereka semua sudah melakukan setoran proyek, (prapelaksanaan)." Kata Cecep kepada media pada hari selasa (22/10/2024).
Lebih lanjut cecep mengatakan, ada klu klu sehingga dapat di analisa bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik khususnya dilingkungan pendidikan, adanya dugaan yang kental dengan aroma-aroma setoran proyek seperti, pagu anggaran di mark up, spek tidak sesuai RAB, perusahaan penyedia jasa kurang bonafit serta kurang profesional dan lain sebagainya.
"Sekarang kalau dugaan setoran proyek itu benar, itu pasti berdampak pada proses kegiatan pekerjaan, bahkan pada proses tender, setoran proyek memang sulit dibuktikan tapi paling tidak kita punya analisa sederhana, melalui banyak klu klu yang mengarah terhadap hal itu." Ucapnya.
Selain itu, Cecep juga menyampaikan, berdasarkan hasil informasi dari banyak sumber bahwa, walaupun banyak juga bangunan baru atau rehab kegiatan fisik di sekolah-sekolah itu bermanfaat, namun banyak pula yang kurang tepat sasaran. Seperti ada sekolah yang sebenarnya sudah tidak lagi membutuhkan bangunan malah dibngun, sementara yang sekolah yang membutuhkan bangunan justru malah terbengkalai, tidak tersentuh bantuan bangunan, seperti halnya di Kecamatan Cigeulis yaitu SDN 2 Karang Bolong.
"Keadaan fisik bangunan SDN 2 Karang Bolong sungguh sangat memperihatinkan, bahkan bisa membahayakan, tapi kenapa sekolah tersebut sampai saat ini luput dari perhatian Disdikpora, sangat tidak mungkin kalau selama ini pihak dinas tidak mengetahuinya." Tungkas cecep.
Dengan beberapa hal tersebut Cecep meminta evaluasi ulang, kepada pihak Disdikpora Kabupaten Pandeglang yang dinilai Carut-marut.
"Dalam waktu dekat kami BBP DPC Kabupaten Pandeglang akan melakukan Audiensi, untuk meminta pihak dinas mengklarifikasi dari banyak hal dugaan-dugaan KKN." Pungkasnya.
(LP/Red)
Social Footer