PANDEGLANG | Literasipublik.id,
Program Sekolah gratis Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dinilai hanya omon omon saja, fakta di lapangan ditemukan pada beberapa Sekolah Tingkat Atas yang berada langsung di bawah Dinas Pendidikan Provinsi Banten masih melakukan pungutan.
Seperti yang terjadi di SMKN 1 Pandeglang, siswa masih dibebani iuran/biaya yang dikemas oleh pihak sekolah dengan dalih pengadaan/biaya seragam, dengan besaran pungutan Rp. 1.100.000,- untuk murid laki-laki dan Rp. 1.200.000 untuk murid perempuan.
Cecep Saeful Bahri Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang angkat bicara perihal ini. Menurut Cecep, SMKN 1 Pandeglang yang ada dibawah naungan Dinas Pendidiian Provinsi Banten menjadi salah satu Sekolah yang tidak mendukung sepenuhnya program sekolah gratis Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
Hal ini, Kata Cecep, menegaskan bahwa wibawa Gubernur dan Wakil Gubernur di mata Kepala Sekolah tidak ada apa apanya, sehingga program unggulannya pun tidak memberikan efek yang signifikan terhadap kebijakan di internal Sekolah yang ada di lingkujgan Provinsi Banten.
Hampir di setiap sekolah tingkat atas di Kabupaten Pandeglang terjadi pungutan biaya seragam, padahal kita ketahui bersama bahwa Sekolah gratis ini merupakan program unggulan yang selalu digembar-gemborkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur baik di media sosial maupun dalam acara resmi.
Namun kenyataannya di Lapangan, Ucap Cecep, saat ini terjadi fenomena yang berbanding terbalik dengan semangat Program unggulan tersebut, kami temukan di beberapa Sekolah yang notabene lembaga Non Profit Oriented, kini berubah fungsi menjadi lembaga bisnis layaknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Lebih lanjut kata Cecep, Saya melihat ada yang sesuatu yang janggal dengan kebijakan sekolah gratis Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ini, sehingga aplikasinya di lapangan nyaris tidak dugubris oleh pihak Sekolah.
Apakah Kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur ini sekedar kebijakan di atas kertas tanpa kajian mendalam, ataukah hanya jargon kampamye saja?.
Kami Ormas Badak Banten Perjuangan Kabupaten Pandeglang tertarik untuk mengadakan Forum Grup Discution (FGD) dengan melibatkan berbagai stake holder Pendidikan di Provinsi Banten dari mulai Gubernur, Kepala Dindik, Kepala Sekolah, Akademisi, Aktivis dan sekaligus menghadirkan para Penegak Hukum (Polda dan Kejati).
FGD ini penting untuk menemukan sebuah kesimpulan dan mengurai benang kusut seputar fenomena pungutan seragam di Sekolah Tingkat Atas yang tidak sesuai dengan semangat Program sekolah graris.. Pungkas Cecep kepada awak media. Rabu, 20/08/2025
( L.P/Red )
Social Footer