Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB, Eva Monalisa, menegaskan pentingnya penguatan pendidikan kewirausahaan sebagai upaya mencetak entrepreneur baru dan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Menurut Eva, pendidikan kewirausahaan yang saat ini didorong pemerintah tidak boleh berhenti pada aspek teoritis saja. Melainkan harus terintegrasi dengan kebutuhan nyata pelaku usaha, mulai dari akses pembiayaan, inkubasi bisnis, hingga konektivitas pasar.
“Pendidikan kewirausahaan sangat penting dan kami di Komisi VII mendukung penuh. Namun, jangan sampai hanya berhenti di teori." Kata Eva dalam diskusi bertajuk 'Mencetak Entrepreneur Baru, Mendorong UMKM Naik Kelas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai keberhasilan program penciptaan entrepreneur baru harus diukur dari kemampuan pelaku usaha membangun bisnis yang berkelanjutan dan mampu berkembang ke tingkat yang lebih tinggi.
“Harus ada integrasi dengan akses pembiayaan, inkubasi bisnis, dan konektivitas pasar agar benar-benar mampu melahirkan entrepreneur yang siap bersaing." Ujarnya.
Sebagai mitra kerja Kementerian UMKM, perindustrian, ekonomi kreatif, dan pariwisata, Komisi VII DPR RI, lanjut Eva, masih melihat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan daya saing UMKM nasional.
Menurutnya, tantangan utama UMKM saat ini bukan hanya soal permodalan, tetapi juga pemasaran dan pengembangan usaha yang berkelanjutan.
“Banyak entrepreneur yang sebenarnya sudah memiliki modal dan produk untuk dijual. Namun, mereka masih kesulitan menemukan pasar yang tepat dan membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah." Katanya.
Tidak hanya itu, Eva juga menyoroti pentingnya percepatan program pendampingan UMKM agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dibanding sejumlah negara di kawasan, termasuk Vietnam, yang dinilai berhasil meningkatkan kualitas dan daya saing sektor usaha kecil dan menengah.
“Pendampingan pemerintah harus jelas, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha." Sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, mengatakan pemerintah tengah mendorong generasi muda untuk terjun ke dunia kewirausahaan sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak seluruh generasi muda berorientasi menjadi aparatur sipil negara (ASN) sangat relevan dengan kebutuhan ekonomi nasional ke depan.
“Kita membutuhkan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing dan menjadi motor penggerak ekonomi." Kata Riza.
Menurutnya, target Indonesia menjadi negara maju menuntut peningkatan produktivitas ekonomi secara signifikan, termasuk melalui penguatan sektor kewirausahaan dan UMKM.
Karena itu, Kementerian UMKM saat ini melakukan perubahan pendekatan pengembangan UMKM dari pendekatan programatik menjadi pendekatan ekosistem usaha yang lebih terintegrasi.
Riza juga menjelaskan, terdapat lima aspek utama dalam ekosistem tersebut, yakni legalisasi dan perlindungan usaha, pendampingan dan peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, akses pasar dan digitalisasi, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
“Wirausaha unggulan tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Mereka harus dibentuk, dipersiapkan, dan didukung oleh ekosistem yang sehat." Paparnya
Sementara itu, Direktur Sinergi UMKM Indonesia, Widhiyani Mokhamad, menilai rendahnya literasi keuangan dan belum optimalnya pendampingan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi pelaku UMKM di Indonesia.
“Ada dua hal yang cukup krusial, yakni literasi keuangan yang masih rendah dan belum optimalnya pendampingan kepada pelaku UMKM." Kata Widhiyani.
Ia menyebut sebagian besar UMKM di Indonesia lahir karena desakan ekonomi, bukan dari perencanaan bisnis yang matang.
“UMKM kita masuk ke dunia usaha bukan karena kesadaran membangun bisnis, tetapi karena ‘the power of kepepet’. Akhirnya mereka belajar secara otodidak dan di situ banyak kelemahannya." Ujarnya.
Widhiyani juga menyoroti berbagai program pemberdayaan UMKM lintas kementerian yang dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara optimal.
Karena itu, ia mendorong adanya pendataan nasional bagi para pendamping UMKM agar lebih terkoordinasi dan mampu membantu menekan tingginya risiko gagal bayar Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Selain itu, ia menilai lemahnya pencatatan keuangan menjadi persoalan serius yang memperburuk kondisi UMKM, terutama setelah berbagai subsidi dan relaksasi pascapandemi dihentikan pemerintah.
“Banyak pelaku usaha melakukan transaksi harian, tetapi tidak memiliki laporan keuangan yang rapi." Katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Widhiyani mendorong penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana yang mudah diakses pelaku UMKM dengan tingkat pendidikan terbatas.
"Pendampingan intensif dan berkelanjutan perlu kembali diperkuat agar UMKM memiliki kemampuan manajemen usaha yang lebih baik dan mampu berkembang secara sehat." Pungkasnya.
(LP/M.Robi).
Social Footer