Audiensi yang digelar Forum Jurnalis Aktivis Banten (FORJA Banten) dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang pada Selasa, 23 Juni 2026, berlangsung tegang dan berakhir kisruh.
Pertemuan yang digelar di ruang kantor BPS Kabupaten Pandeglang tersebut awalnya dimaksudkan sebagai forum klarifikasi dan penyampaian sejumlah temuan hasil investigasi yang dilakukan tim FORJA Banten di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum FORJA Banten, Niki Mulyana, menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada Kepala BPS Kabupaten Pandeglang terkait data dan informasi yang menurut FORJA Banten perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dan transparan.
Namun, menurut Niki Mulyana, jawaban yang disampaikan oleh pihak BPS dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan oleh tim FORJA Banten saat melakukan investigasi di lapangan. Perbedaan pandangan tersebut kemudian memicu ketegangan dalam jalannya audiensi.
"Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta penjelasan secara objektif berdasarkan fakta dan data yang kami temukan di lapangan. Namun sangat disayangkan, jawaban yang disampaikan oleh pihak BPS menurut kami tidak menjawab substansi pertanyaan yang kami sampaikan. Bahkan ada beberapa penjelasan yang kami nilai tidak sesuai dengan hasil investigasi yang telah dilakukan oleh tim FORJA Banten." Ujar Niki Mulyana kepada awak media usai audiensi.
Lebih lanjut, Niki menegaskan bahwa FORJA Banten hadir sebagai bagian dari kontrol sosial yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal keterbukaan informasi publik. Menurutnya, setiap lembaga pemerintah harus mampu memberikan penjelasan yang jelas, lugas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kami datang bukan untuk mencari kesalahan siapa pun. Kami hadir sebagai kontrol sosial dan ingin mendapatkan penjelasan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Jika jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tentu kami berhak mempertanyakan dan meminta klarifikasi lebih lanjut." Tegasnya.
Suasana audiensi yang awalnya berlangsung kondusif kemudian berubah menjadi tegang setelah terjadi perdebatan antara peserta audiensi dengan pihak BPS. Ketidaksesuaian pandangan mengenai sejumlah poin yang dibahas membuat forum berlangsung alot hingga akhirnya audiensi tersebut berakhir tanpa adanya kesepahaman.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal FORJA Banten, Cecep Saepul Bahri, mengaku kecewa terhadap jalannya audiensi. Menurutnya, pihak BPS dinilai terlalu bertele-tele dalam memberikan penjelasan sehingga pembahasan tidak fokus pada inti persoalan yang dipertanyakan.
"Kami sangat kecewa dengan jalannya audiensi hari ini. Banyak penjelasan yang disampaikan terkesan berputar-putar dan tidak langsung menjawab apa yang menjadi pertanyaan kami. Akibatnya forum menjadi tidak efektif dan suasana audiensi semakin memanas hingga akhirnya berakhir kisruh." Kata Cecep.
Cecep juga menambahkan bahwa, FORJA Banten akan terus mengawal persoalan tersebut dan tidak akan berhenti hanya pada forum audiensi. Menurutnya, apabila tuntutan klarifikasi yang disampaikan tidak mendapatkan respons yang memuaskan, maka organisasi yang dipimpinnya akan mengambil langkah lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini. FORJA Banten memiliki komitmen untuk memperjuangkan keterbukaan informasi dan memastikan bahwa setiap pertanyaan publik mendapatkan jawaban yang jelas. Jika diperlukan, kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan sesuai aturan yang berlaku." Ujarnya.
Lebih lanjut, Cecep menyatakan bahwa FORJA Banten berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BPS Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kekecewaan terhadap hasil audiensi tersebut.
"Kami dari Forum Jurnalis Aktivis Banten berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPS Kabupaten Pandeglang. Aksi tersebut akan menjadi bentuk penyampaian aspirasi kami agar persoalan ini mendapatkan perhatian serius dan penjelasan yang lebih transparan kepada masyarakat." Tegas Cecep.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPS Kabupaten Pandeglang belum memberikan keterangan resmi terkait kisruhnya audiensi tersebut. FORJA Banten berharap adanya tindak lanjut dan klarifikasi yang lebih komprehensif sehingga perbedaan pandangan yang muncul dalam audiensi dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Audiensi yang berakhir tanpa kesepahaman tersebut menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat pentingnya komunikasi yang baik antara lembaga publik dan unsur masyarakat dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.
(LP/Saepul Anwar).
0 Komentar