Forum Jurnalis dan Aktivis Banten (Forja Banten) menyoroti tajuk legalitas operasional Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Menes Kadu Logak. Pasalnya, fasilitas penunjang program nasional tersebut diduga kuat belum mengantongi dokumen perizinan penting, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kondisi di lapangan kian memprihatinkan karena lokasi dapur MBG tersebut diketahui berdiri berdampingan langsung dengan gudang material bangunan. Hal ini dinilai sangat berisiko menimbulkan kontaminasi debu dan zat kimia berbahaya pada makanan yang akan disajikan kepada anak-anak sekolah.
Ketua Umum Forja Banten, Niki Mulyana, mempertanyakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh jajaran dinas terkait di tingkat kecamatan serta pihak pengelola program di wilayah tersebut."Kami mempertanyakan kinerja Koordinator Kecamatan (Korcam) Menes dan KSPPG.
"Bagaimana mungkin program strategis nasional yang menyangkut kesehatan anak sekolah bisa berjalan tanpa adanya SLHS dan PBG? Apalagi lokasinya menempel dengan material bangunan. Ini sangat tidak layak dan melanggar standar kesehatan makanan." Tegas Niki Mulyana kepada media, Selasa (11/08/2026).
Menurut Niki, SLHS merupakan syarat mutlak untuk memastikan makanan yang diproduksi higienis, bebas dari debu material, dan aman dikonsumsi. Sementara itu, PBG diperlukan untuk memastikan tata ruang dan struktur bangunan dapur aman serta sesuai peruntukannya.
Selain itu, Forja Banten mendesak Korcam Menes serta KSPPG selaku pihak yang bertanggung jawab untuk segera memberikan klarifikasi serta melakukan evaluasi total atas kelalaian ini.
Jika dibiarkan, kondisi ini dinilai dapat mencederai marwah program utama pemerintah pusat dan mengancam kesehatan siswa penerima manfaat.
(LP/Saepul Anwar).
0 Komentar